JAKARTA - Pemulihan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pembersihan lumpur sisa banjir yang masih menumpuk di berbagai titik, terutama pada infrastruktur vital yang langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Langkah cepat dinilai krusial agar roda kehidupan warga dapat kembali berjalan normal setelah bencana.

Fasilitas umum, perkantoran pemerintahan, hingga permukiman warga menjadi sasaran utama pembersihan. Mendagri menilai keberadaan lumpur yang belum tertangani secara maksimal berpotensi menghambat pelayanan publik serta memperlambat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Koordinasi lintas pemerintah dan lembaga

Mendagri menjelaskan bahwa persoalan penanganan dampak banjir tersebut menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Koordinasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Intinya adalah kita tadi membicarakan mengenai langkah-langkah penanganan, apa saja yang diperlukan belanja masalah, ya. Belanja masalah yang ada di Tamiang,” kata Tito.

Menurutnya, pemetaan persoalan secara detail diperlukan agar setiap kebijakan dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, termasuk dalam hal penentuan prioritas pembersihan dan pemulihan.

Fokus pada hunian tetap warga terdampak

Selain pembersihan lumpur, pembahasan juga difokuskan pada rencana pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat banjir. Mendagri menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan bagian penting dari pemulihan jangka menengah dan panjang.

Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong agar proses perencanaan hunian tetap dapat segera dimulai. Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melibatkan peran pihak swasta dalam membantu penyediaan rumah bagi warga terdampak.

Peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan

Mendagri mengatakan bahwa salah satu syarat utama percepatan pembangunan hunian tetap adalah kesiapan lahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diminta segera menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hunian bagi korban banjir.

“Sepanjang lahannya sudah siap, kita juga akan cepat bergerak,” ujarnya.

Dengan kesiapan lahan, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan administrasi, sehingga masyarakat yang selama ini tinggal di tempat pengungsian bisa segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.

Bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang

Sementara itu, bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah menyiapkan skema bantuan yang berbeda. Mereka akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan membersihkan rumah masing-masing.

“Setelah dapat datanya, mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk uang, mereka pulang, bisa untuk melakukan bersih-bersih dan menyiapkan rumahnya kembali,” kata Mendagri.

Skema ini diharapkan memberi keleluasaan bagi warga untuk menyesuaikan perbaikan rumah sesuai kebutuhan, sekaligus mempercepat proses kembali ke kehidupan normal.

Ajakan gotong royong antar daerah

Di sisi lain, Mendagri juga mengimbau berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah lain yang tidak terdampak bencana, untuk ikut bergotong royong membantu korban banjir di Aceh Tamiang. Menurutnya, solidaritas antar daerah menjadi kunci dalam penanganan bencana yang berskala luas.

Dukungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan logistik, tenaga relawan, hingga dukungan teknis untuk percepatan pemulihan infrastruktur.

Penyaluran bantuan kebutuhan dasar

Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyalurkan bantuan kepada para korban banjir, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak swasta. Bantuan yang diberikan meliputi pakaian, makanan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan warga di pengungsian.

“Saya tahu di pengungsian banyak yang kurang pakaian, kemudian juga selimut, kain sarung, kemudian juga ada kebutuhan makanan, kebutuhan untuk wanita, untuk anak-anak, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Komitmen bantuan berkelanjutan

Mendagri berharap berbagai bantuan yang telah disalurkan dapat meringankan beban para korban banjir. Pemerintah, kata dia, juga berkomitmen untuk terus melanjutkan penyaluran bantuan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami kira itu usaha yang mudah-mudahan ini bisa meringankan, dan ini (bantuan) bukan sekali, kita akan lanjutkan lagi,” tuturnya.

Dengan percepatan pembersihan lumpur, pembangunan hunian, serta dukungan lintas sektor yang berkelanjutan, pemerintah optimistis pemulihan Aceh Tamiang pascabanjir dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan layak.